Lahan gambut merupakan ekosistem penyimpan dan penyerap karbon yang penting, diperkirakan menyimpan lebih dari 600 Gt karbon. Ketika kering, lahan gambut mudah terbakar. Pada saat bersamaan, di atas lahan gambut, jutaan petani hidup dari praktik pertanian tak berkelanjutan. Kebakaran dan asap pada 2015 di Indonesia, menyumbang 15% emisi karbon dunia di tahun tersebut, hanya dalam beberapa pekan saja. Kejadian ini menimbulkan kerugian ekonomi miliaran dolar AS, memicu krisis kesehatan masyarakat, sekaligus mengangkat konflik kepentingan ini menjadi sorotan dunia.

Dalam dua tahun terakhir, Indonesia memprioritaskan konservasi dan restorasi lahan gambut. Pada Januari 2016, Presiden Joko Widodo mendirikan Badan Restorasi Gambut (BRG). Pada November 2016, Badan Lingkungan PBB (UN Environment) dan para mitranya meluncurkan Inisiatif Lahan Gambut Dunia pada COP22 di Marrakesh. Dua lembaga (nasional dan internasional) ini bekerja di garis depan kebijakan dan lapangan dalam perlindungan dan pemanfaatan berkelanjutan lahan gambut. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Pertanian Indonesia juga berkontribusi terhadap upaya tersebut.

Sementara, sektor korporasi, yang memanfaatkan lahan gambut untuk produksi minyak sawit, membuat komitmen merestorasi jutaan hektare lahan gambut terdegradasi di Indonesia dan di negara lain (seperti Republik Kongo, Republik Demokratik Kongo dan Amazon Peru yang juga memiliki cadangan lahan gambut luas). Meski aktivitas lintas sektor dan komitmen ini sepertinya menjanjikan, masih banyak yang perlu dipelajari mengenai dampak restorasi dan siapa yang membiayainya, disamping bagaimana mengatasi tantangan kerumitan pengelolaannya.